PUTRAJAYA, PUSPIP – Mantan Direktur Jenderal Keamanan Nasional, Datuk Mohd Rabin Basir ditunjuk sebagai Fasilitator Pemerintah Malaysia yang baru untuk Proses Dialog Perdamaian Thailand Selatan efektif 1 Juli. Laman Berita Harian memberitakan, hari ini.
Datuk Raja Nushirwan Zainal Abidin, selaku Direktur Jenderal Keamanan Nasional dalam keterangannya hari ini mengatakan Mohd Rabin menggantikan Jenderal Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin yang menyelesaikan dinasnya pada 30 Juni.
“Pemerintah sangat yakin dengan kewenangan Mohd Rabin untuk mewujudkan misi ini dengan baik, efektif dan mampu mencapai dampak positif dan signifikan terhadap Proses Dialog Perdamaian Thailand Selatan yang sedang berlangsung. “(Ini) berkat pengalaman yang luas sebagai mantan Dirjen Keamanan Nasional, Dewan Keamanan Nasional sebelumnya,” ujarnya.
Atas nama pemerintah, ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Zulkifli.
Zulkifli mengatakan ia akan melanjutkan tanggung jawab dan komitmennya sebagai Penasihat/Fasilitator Proses Perdamaian Mindanao.
Panel Dialog
Tiga provinsi paling selatan Thailand – Yala, Pattani dan Narathiwat – dihuni oleh mayoritas penduduk Muslim.
Malaysia tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Thailand dan seluruh pihak yang terlibat dalam mencari solusi abadi yang diterima semua pihak guna mencapai perdamaian dan stabilitas yang adil dan abadi.
“Malaysia menganggap situasi ini sebagai masalah internal Thailand dan tidak mendukung upaya apa pun untuk mendirikan negara terpisah di Thailand selatan,” kata Wakil Dubes Malaysia di Thailand nya kepada Bernama.
Kesimpulan dari Pertemuan Komite Teknis Gabungan ke-10 Kelompok Kerja Gabungan Proses Dialog Perdamaian (JWG-PDP) Wilayah Perbatasan Selatan Thailand yang diadakan pada tanggal 19 hingga 21 Mei di Kuala Lumpur, telah membuka jalan bagi perdamaian berkelanjutan di Thailand selatan,” katanya.
Pada Februari tahun lalu, Panel Dialog Perdamaian Pemerintah Kerajaan Thailand dan Front Revolusi Nasional (BRN) sepakat untuk mengembangkan JCPP sebagai peta jalan tahun 2023-2024 dalam upaya mencari solusi untuk mengakhiri konflik bersenjata di Thailand selatan. .
JCPP yang disepakati pada Pertemuan Resmi Proses Dialog Perdamaian ke-6 di Kuala Lumpur telah membawa harapan untuk menyelesaikan konflik regional.
Sejak Februari 2024, pertemuan proses dialog perdamaian ke-7 di antara Front Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) dan wakil pemerintah pusat di Thailand Selatan.
Panel dialog dua hari pada 6-7 Februari 2024 lalu, menunjukkan komitmen Perdamaian Wilayah Perbatasan Selatan (PEDP) Thailand dengan menandatangani Rencana Komprehensif Bersama menuju Rekonsiliasi (JCPP).
Malaysia tetap mempertahankan pendiriannya dan berkomitmen sebagai fasilitator Proses Dialog Perdamaian Thailand Selatan demi membuka jalan bagi perjanjian perdamaian abadi bagi masyarakat Wilayah Perbatasan Selatan Thailand.
PEDP dipimpin Jenderal Chatchai Bangchaud sedangkan BRN dipimpin Abdulrahman dari Ustaz Ana. (dms)
Artikel Lainnya
Sara Duterte Maju dalam Pemilihan Presiden Filipina 2028
MANILA, PUSPIP – Suhu politik Filipina memanas kembali Wapres Filipina, Sara Duterte, menyatakan maju dalam Pilpir…
Read More
Bhumjaithai Menang Telak, Anutin Perkuat Kendali Politik Thailand dan Prospek Stabilitas ASEAN
BANGKOK, PUSPIP — Partai Bhumjaithai yang dipimpin Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mencatat kemenangan tela…
Read More
Presiden Jelaskan BoP pada 16 Ormas Islam di Istana
foto : Pimpinan Ormas Islam dan Pimpinan Pesantren berikan keterangan pada pers seusai mendapat penjelasan dari Presiden…
Read MoreHubungi Kami
Hubungi kami jika ada informasi yang ingin disampaikan melalui formulir dibawah ini.
PUSPIP memerlukan informasi kontak yang Anda berikan kepada kami untuk menghubungi Anda mengenai informasi yang ingin Anda tanyakan. Privasi dan komitmen kami untuk melindungi privasi Anda merupakan salah satu prioritas Kami.