Untuk Jadi Negara Maju, Indonesia Perlu Ekonomi Tumbuh 6-7%

JAKARTA, PUSPIP – Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen tiap tahun untuk bisa menjadi negara maju. Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, pada Rapat Kerja (Raker) Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

“Capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen tiap tahun untuk menuju ke sana,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7). Dia mengemukakan beberapa poin penting terkait pencapaian ekonomi dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini.

Diungkapkannya, pada pada triwulan pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,1 persen. Dengan angka ini menunjukkan peningkatan yang patut disyukuri, namun dia juga menekankan bahwa pertumbuhan sebesar 5 persen per tahun selama satu dekade belum cukup. Sebab tantangan ekonomi global, seperti badai suku bunga tinggi, telah mempengaruhi banyak negara emerging market, termasuk Indonesia.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, tingkat suku bunga dan kepercayaan bisnis Indonesia masih tergolong rendah.

Dia memaparkan, saat ini suku bunga Indonesia mencapai 6,25 persen dengan skor kepercayaan bisnis hanya 11,41, sementara negara-negara lain menunjukkan angka yang lebih baik. Contohnya suku bunga bank di Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 poin.

Sementara Malaysia memiliki suku bunga 3 persen, business confidence 94 point. Sedangkan Vietnam suku bunganya 4,5 persen dan business confidence 54 point.

Menurut Said, rendahnya kepercayaan bisnis disebabkan oleh berbagai masalah struktural, seperti biaya ekonomi yang tinggi, ketidakpastian kebijakan, birokrasi yang berbelit, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta menurunnya demokrasi dan persepsi korupsi.

“Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” tegas dia.

Laporan realisasi semester pertama 2024 menunjukkan pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau 47 persen dari target APBN 2024. Said menilai meski angka ini cukup meyakinkan, pemerintah perlu waspada karena realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.028 triliun atau hanya 44,5 persen dari target, padahal semester 1 tahun 2023 mencapai 56,4 persen,” sebutnya.

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.398 triliun atau 42 persen dari target APBN 2024. Ia pun mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara yang akseleratif dengan realisasi pendapatan negara.

Namun, ia juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati karena prognosis defisit APBN diperkirakan lebih besar dari target.

“Undang Undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29 persen PDB atau Rp. 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7 persen PDB, setara Rp. 609,7 triliun,” ucap dia.

Menurut Said, hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp. 3.325,1 menjadi Rp. 3.412,2 triliun.

Melihat situasi tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan ulang pelaksanaan proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. (dms)

Artikel Lainnya

Hubungi Kami

Hubungi kami jika ada informasi yang ingin disampaikan melalui formulir dibawah ini.

PUSPIP memerlukan informasi kontak yang Anda berikan kepada kami untuk menghubungi Anda mengenai informasi yang ingin Anda tanyakan. Privasi dan komitmen kami untuk melindungi privasi Anda merupakan salah satu prioritas Kami.