MANILA, PUSPIP — Filipina resmi mengambil alih kepemimpinan ASEAN untuk tahun 2026 setelah menerima serah-terima estafet dari Malaysia pada penutupan KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur. Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. menyatakan bahwa Filipina siap memimpin ASEAN dengan agenda yang menitikberatkan pada keamanan regional, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan stabilitas kawasan.
Serah terima dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Marcos menyebut kepemimpinan Malaysia selama 2025 “pragmatis dan visioner”, serta berjanji meneruskan momentum yang sudah dibangun.
Dalam pernyataan resminya, Marcos mengumumkan tema kepemimpinan ASEAN 2026: “Navigating Our Future, Together”. Tema ini menempatkan tiga prioritas utama:
- Keamanan dan Perdamaian Kawasan,
- Koridor Kemakmuran (Prosperity Corridors) untuk memperkuat integrasi ekonomi,
- Pemberdayaan Masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan.
Filipina juga menegaskan komitmen pada ASEAN Community Vision 2045**, peta jalan jangka panjang bagi integrasi politik, ekonomi, dan sosial negara-negara Asia Tenggara.
Di antara isu krusial yang akan didorong Filipina adalah percepatan penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Presiden Marcos menegaskan bahwa penyelesaian CoC merupakan prioritas “untuk memastikan stabilitas, kebebasan navigasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional”.
Menteri Luar Negeri Filipina menetapkan target penyelesaian CoC selama masa kepemimpinan Filipina, sebuah sasaran ambisius yang sebelumnya tersendat di meja negosiasi bertahun-tahun.
Namun, dinamika ini tak lepas dari respon China. Beijing menyebut Manila perlu “menghindari provokasi” dan kembali pada dialog yang telah diatur dalam Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC). Ketegangan insiden maritim di perairan yang diklaim Filipina sebagai “Laut Filipina Barat” diperkirakan akan turut mewarnai agenda diplomatik tahun depan.
Selain isu maritim, Filipina mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam. Marcos menilai ASEAN perlu memanfaatkan penuh perjanjian dagang seperti ATIGA dan RCEP untuk menciptakan kepastian bisnis dan memperluas investasi.
Bidang sosial seperti ketahanan iklim, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja hijau juga diproyeksikan menjadi bagian penting dari prioritas kebijakan.
“Pertumbuhan harus dirasakan semua lapisan masyarakat,” tegas Marcos.
Filipina memastikan kesiapan infrastruktur untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian KTT ASEAN tahun depan. Pemerintah menyatakan seluruh lokasi pertemuan sudah dalam tahap akhir persiapan dan kalender agenda telah disusun sejak pertengahan 2025.
Dalam ranah diplomatik global, Filipina juga berencana mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin sesuai protokol negara ketua ASEAN — sebuah langkah yang menarik perhatian mengingat tensi geopolitik global.
Kepemimpinan Filipina datang pada saat ASEAN menghadapi situasi geopolitik yang rumit. Tantangan terbesar adalah menyatukan posisi negara anggota, terutama terkait China dan isu Laut China Selatan. Beberapa analis memperkirakan bahwa meski Filipina agresif mendorong CoC, konsensus ASEAN belum tentu mudah dicapai.
Namun, Manila optimistis dapat memimpin ASEAN menuju “dialog yang produktif dan berbasis aturan”, dengan menekankan sentralitas ASEAN sebagai arsitek perdamaian kawasan. (dms)