foto : Pimpinan Ormas Islam dan Pimpinan Pesantren berikan keterangan pada pers seusai mendapat penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana, Selasa, (3/2/2026)
JAKARTA, PUSPIP – Polemik publik terkait keputusan Indonesia bergabung dengan “Board of Peace” (BoP) perlahan mereda setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh Muslim di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2).
Pertemuan ini menjadi forum klarifikasi politik luar negeri pemerintah sekaligus ajang uji legitimasi kebijakan yang sejak awal memicu perdebatan luas.
Keikutsertaan Indonesia dalam “Board of Peace” – sebuah inisiatif internasional yang diklaim bertujuan mendorong penghentian perang di Gaza – sebelumnya menimbulkan kekhawatiran di sebagian kalangan umat Islam. Kritik muncul karena BoP dinilai berpotensi menghasilkan “perdamaian prosedural” tanpa menyentuh akar persoalan utama, yakni “kemerdekaan Palestina”.
Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa jam tersebut, Presiden Prabowo memaparkan langsung latar belakang, posisi Indonesia, serta batas-batas keterlibatan nasional dalam BoP. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bergabung untuk mengamankan kepentingan geopolitik pihak tertentu, melainkan untuk “memperluas ruang diplomasi demi perlindungan warga sipil Palestina dan penghentian kekerasan”.
Prabowo juga menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia bersifat “aktif namun selektif”. Artinya, Indonesia tidak akan menyetujui atau terlibat dalam skema apa pun yang bertentangan dengan prinsip konstitusional Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.
Usai pertemuan, mayoritas perwakilan ormas Islam menyatakan “menerima penjelasan Presiden” dan memahami alasan pemerintah mengambil langkah tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa forum tersebut membuka ruang dialog yang sebelumnya tidak tersedia di ruang publik. Menurutnya, banyak keraguan muncul karena informasi yang beredar masih sepotong-sepotong.
Sikap senada disampaikan sejumlah tokoh Muslim yang hadir. Mereka menilai pemerintah telah menjelaskan dengan cukup gamblang posisi Indonesia di BoP, termasuk komitmen untuk tetap mengawal isu Palestina dari sudut pandang kemanusiaan dan keadilan internasional. Dalam konteks itu, kehadiran Indonesia dinilai dapat menjadi “suara penyeimbang” di tengah kepentingan negara-negara besar.
Namun demikian, dukungan tersebut tidak diberikan tanpa catatan. Beberapa perwakilan ormas menegaskan agar pemerintah “tetap waspada terhadap potensi bias politik global” yang bisa membelokkan tujuan BoP. Mereka mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak inisiatif perdamaian internasional berakhir tanpa kejelasan nasib Palestina.
Kekhawatiran lain yang disampaikan adalah kemungkinan tekanan agar Indonesia mendukung solusi yang hanya menghentikan konflik bersenjata, tetapi mengabaikan hak politik dan kedaulatan Palestina. Ormas Islam meminta agar Indonesia tidak terjebak dalam legitimasi “damai semu” yang justru menguntungkan pihak penjajah.
Pemerintah, melalui pernyataan para menteri yang mendampingi Presiden, menilai perbedaan pandangan tersebut sebagai hal wajar dalam demokrasi. Mereka menegaskan bahwa masukan ormas Islam akan menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap peran Indonesia di BoP.
Pertemuan di Istana ini menandai upaya pemerintah merawat konsensus nasional dalam isu sensitif politik luar negeri. Meski polemik belum sepenuhnya hilang, dialog langsung antara Presiden dan ormas Islam telah mempersempit jarak persepsi publik. Ke depan, konsistensi sikap Indonesia terhadap Palestina akan menjadi ukuran utama apakah keikutsertaan di “Board of Peace” benar-benar berpihak pada keadilan, atau sekadar berhenti pada simbol diplomasi. (dms)