BANGKOK, PUSPIP – Negara-negara anggota ASEAN mulai mengeksekusi tindak lanjut konkret dari Konferensi Polisi Nasional ASEAN (ASEANAPOL) ke-43 yang digelar di Bangkok pada 3–7 November 2025. Serangkaian komitmen yang dihasilkan melalui “Joint Communiqué” kini memasuki tahap implementasi: memperkuat intelijen regional, meningkatkan operasi gabungan lintas batas, hingga menyusun regulasi baru untuk menekan penipuan digital dan kejahatan finansial yang marak di kawasan Asia Tenggara.
Tindak lanjut pertama menyasar pembentukan mekanisme pertukaran intelijen yang lebih cepat antarnegara. Setiap kepolisian ASEAN diminta meningkatkan keterhubungan data tentang jaringan scam, pusat operasi call centre ilegal, perdagangan manusia untuk kerja paksa, serta pergerakan dana lintas batas yang mencurigakan. Kesepakatan ini merupakan penguatan dari pesan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, yang dalam konferensi menegaskan bahwa penipuan daring telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan ekonomi.
Ia menyerukan aksi kolektif ASEAN karena kejahatan digital telah berkembang menjadi industri kriminal bernilai miliaran dolar yang merusak masyarakat di seluruh kawasan.
Langkah berikutnya ialah rencana operasi gabungan internasional. Kepolisian Korea Selatan, melalui National Police Agency (NPA), menggelar pertemuan lanjutan pasca konferensi Bangkok yang melibatkan ASEANAPOL, INTERPOL, serta mitra keamanan dari Eropa dan Amerika Serikat. Pertemuan itu merumuskan strategi pemburuan pelaku yang beroperasi lintas yurisdiksi, peningkatan kerja sama ekstradisi, serta operasi penyelamatan korban yang dijadikan pekerja paksa oleh sindikat scam. Negara-negara ASEAN kini tengah menyiapkan tim operasional yang berfungsi sebagai penghubung dalam operasi tersebut.
Di bidang pencegahan, ASEANAPOL mendorong penyusunan standar baru dalam keamanan perbankan digital dan pelacakan transaksi. Fokusnya adalah penguatan forensik digital, sistem deteksi transaksi mencurigakan, serta prosedur pemblokiran cepat terhadap aliran dana yang diduga terkait jaringan penipuan. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand, mulai menyesuaikan regulasi “know-your-customer” (KYC) serta mengembangkan database bersama untuk mempermudah penelusuran rekening penampung hasil kejahatan.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, negara-negara ASEAN juga tengah menyiapkan “anti-scam centres” nasional yang terhubung satu sama lain. Pusat ini akan berfungsi sebagai titik koordinasi penyelidikan, pemantauan pergerakan dana, serta kanal pelaporan publik. Model tersebut meniru pola keberhasilan pusat anti-scam regional di Asia Timur. Sinergi dengan sektor swasta—terutama perusahaan telekomunikasi dan platform digital—didorong untuk memperkuat deteksi dini dan mencegah penyalahgunaan layanan digital.
Kampanye literasi digital berskala besar juga akan mulai dijalankan pada awal 2026. Negara-negara ASEAN sepakat membuat materi edukasi yang selaras agar masyarakat memahami pola penipuan lintas negara, termasuk modus yang memanfaatkan media sosial, iklan palsu, investasi kripto, hingga phishing. Upaya ini dipandang sebagai kunci karena banyak kejahatan siber berhasil dilakukan akibat rendahnya kesadaran digital pengguna.
Dalam konteks kemanusiaan, ASEANAPOL memperluas kerja sama dengan negara pengamat seperti Fiji, Timor-Leste, Kanada, Prancis, Italia, dan Uni Emirat Arab untuk mendorong operasi penyelamatan korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di kompleks-kompleks scam. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa penipuan digital tidak dapat dipisahkan dari jaringan kriminal yang lebih besar, termasuk human trafficking.
Dengan serangkaian langkah tersebut, ASEANAPOL menegaskan bahwa Konferensi Bangkok bukan sekadar agenda diplomatik tahunan, melainkan momentum untuk membangun sistem pertahanan regional menghadapi kejahatan siber yang semakin terstruktur.
Tindak lanjut yang kini berjalan memperlihatkan keseriusan ASEAN dalam mengkonsolidasikan sumber daya dan kekuatan penegakan hukumnya demi keamanan masyarakat kawasan. “Together We Keep This Region Safe.” (dms)
KETERANGAN FOTO :
Forum Kepolisian ASEAN sepakat membuat materi edukasi yang selaras agar masyarakat memahami pola penipuan lintas negara, termasuk modus yang memanfaatkan media sosial, iklan palsu, investasi kripto, hingga phishing. (ist)