KUALA LUMPUR, PUSPIP — Pemerintahan Anwar Ibrahim kembali mendapat tekanan setelah lebih dari dua pertiga pemimpin divisi UMNO di seluruh Malaysia menyerukan agar mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak segera dipindahkan dari Penjara Kajang ke tahanan rumah, sesuai dengan adendum kerajaan yang disebut-sebut telah dikeluarkan Istana Pahang.
Ketua Divisi UMNO Wangsa Maju, Datuk Seri Dr Mohd Shafei Abdullah, mengumumkan bahwa 160 dari 191 divisi UMNO telah menyatakan dukungan resmi untuk langkah itu. Mereka mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar “memfasilitasi pelaksanaan adendum kerajaan tanpa penundaan lebih lanjutn, ” katanya dalam konferensi media yang digelar larut malam di Kuala Lumpur.
“Kami hanya menuntut apa yang sudah menjadi keputusan kerajaan. Adendum itu nyata, ada surat dari istana yang mengonfirmasinya,” ujar Mohd Shafei, seraya menegaskan bahwa desakan tersebut tidak bermaksud menantang kewenangan Perdana Menteri.
Najib Razak, yang juga mantan Presiden UMNO dan Perdana Menteri keenam Malaysia, saat ini menjalani hukuman penjara 12 tahun setelah divonis bersalah menyalahgunakan dana SRC International Sdn Bhd sebesar RM42 juta — salah satu cabang dari skandal mega 1MDB yang mengguncang Malaysia sejak 2015.
Kontroversi soal tahanan rumah muncul sejak awal tahun 2024, ketika beredar laporan bahwa Raja Malaysia sebelumnya, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dalam masa pemerintahannya, menyetujui adendum yang mengizinkan Najib menjalani sisa hukuman di rumah. Namun, dokumen resmi adendum tersebut tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, dan pemerintah hingga kini belum mengonfirmasi keberadaannya.
Mohd Shafei mengklaim bahwa Istana Pahang telah mengonfirmasi keberadaan surat bertanggal 4 Januari, yang disebut berkaitan langsung dengan keputusan tersebut, diikuti dengan putusan Pengadilan Banding pada 6 Januari. Ia menilai bahwa keterlambatan pemerintah dalam menindaklanjuti keputusan itu telah menimbulkan keresahan di akar rumput UMNO.
“Najib bukan hanya simbol parti, tapi juga tokoh yang masih memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat,” katanya lagi.
Tekanan terhadap Anwar Ibrahim kini semakin besar karena UMNO adalah salah satu komponen utama dalam koalisi pemerintahan Persatuan Nasional (Unity Government) yang dipimpinnya. Sejumlah analis menilai, isu tahanan rumah Najib ini bisa menjadi batu ujian bagi stabilitas politik Malaysia, mengingat loyalitas sebagian kader UMNO masih kuat terhadap Najib.
Sementara itu, kalangan oposisi dan masyarakat sipil memperingatkan agar pemerintah tidak tunduk pada tekanan politik yang berpotensi melemahkan kredibilitas penegakan hukum. “Jika Najib benar-benar diberi tahanan rumah, itu akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Malaysia,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Kuala Lumpur.
Bagi pengamat di Indonesia, perkembangan ini menarik karena menggambarkan dilema klasik dalam politik Asia Tenggara — antara hukum dan loyalitas politik. Kasus Najib bisa menjadi cermin bagaimana hubungan kekuasaan, partai, dan istana masih berpengaruh besar dalam proses hukum di kawasan ini. (TS/dms)